Demo Di Istana Gagal Temui Presiden | Nasib tenaga Honorer

Ribuan guru honorer mendesak pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan mereka. Keinginan itu mereka ungkapkan melalui aksi unjuk rasa yang dilangsungkan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2/2016).
“Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ujar Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih. Aksi unjuk rasa tersebut akan dilangsungkan selama tiga hari ke depan. Salah satu pendemo, Titi, berharap agar Presiden Joko Widodo mendengar keluhan ribuan guru honorer yang mendapat gaji di bawah standar.

“Saya saja sudah 12 tahun menjadi guru honorer di salah satu SDN di Banjarnegara, namun gaji yang saya terima hanya Rp150.000 per bulan,” ungkap Titi. Gaji yang diterima tersebut, berada di bawah standar hidup di Tanah Air, namun Titi mengaku tetap bertahan karena tidak ada pilihan lain lagi selain menjadi guru.

“Ini merupakan panggilan jiwa kami. Selama ini kami peduli dengan nasib anak bangsa, tapi kami abai pada nasib kami sendiri,” katanya. Dia menambahkan hal yang terpenting adalah diangkat menjadi guru PNS, setelah itu kesejahteraan akan mengikuti. Dia juga berharap pemerintah tidak melupakan jasa-jasa mereka mendidik anak-anak bangsa selama puluhan tahun.

“Kami akan tetap bertahan sampai Presiden mau bernegosiasi dengan kami,” tegas dia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan tenaga honorer eks K2 atau honorer terbentur persoalan hukum dan anggaran.

Baca Juga :
 
Kunjungan Jokowi Di Lokasi Teror | Teror Di Sarinah
Ribuan Hektar Lahan Terendam Banjir | Penyebab Banjir
Keinginan Terakhir Mayor Ivy | Penyelidikan peawat Jatuh

 Tenaga kerja honorer yang melakukan aksi demontrasi gagal untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan pihaknya baru saja menerima 9 perwakilan dari tenaga kerja honorer. “Tenaga honorer K2 tuntutannya tentu saja telah ingin menjadi PNS. Dan itu sudah ditangani oleh Kementerian PAN-RB.

Tetapi rekan-rekan tidak puas dengan apa yang sudah menjadi kebijakan Kementerian PAN-RB. Jadi apa yang saya sampaikan adalah bahwa kami akan melaporkan secepatnya kepada Bapak Presiden,” ujarnya seusai menemui perwakilan tenaga kerja honorer di Kantor Mensesneg, Kamis (11/2/2016). Sayangnya, jadwal Presiden Jokowi beberapa hari ini sangat padat. Misalnya, Jumat (12/2/2016) besok ada pelantikan beberapa gubernur, tambahan anggota Komisi Yudisial (KY), dan beberapa komisioner Ombudsman.

“Jadi saya juga tidak bisa menjanjikan berhadapan dengan Presiden. Tetapi yang penting adalah aspirasi rekan-rekan itu tersampaikan ke presiden dan tentu saja kemenpanrb yang akan mengurus,” ujarnya. Dia menambahkan terkait tenaga kerja honorer tersebut, memang belum ada arahan dari Presiden. Namun, lanjutnya, yang terpenting masalah tersebut tersampaikan ke Presiden dan Presiden akan mendalami yang menjadi aspirasi tenaga kerja honorer K2 itu.