Kawasan Prostitusi Kelas Bawah Terakhir di Jakarta | Pemprov Jakarta Siapkan Rusun untuk Warga Kalijodo

 

Sosialisasi dan informasi soal penertiban serta penutupan Kalijodo telah disampaikan jajaran Pemerintah Kota Jakarta Utara. Rencananya, dalam tahun ini, kawasan prostitusi dan perjudian itu akan benar-benar ditutup dan dikembalikan ke fungsi awalnya, yakni sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Melihat kondisi Kalijodo sampai hari ini, memang masih didominasi oleh bisnis prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman keras di sana. Menurut budayawan Betawi Ridwan Saidi, Kalijodo adalah tempat satu-satunya dan yang terakhir di Jakarta dalam hal jenis bisnis tersebut.

"Kompleks WTS (Wanita Tuna Susila) seperti Kalijodo kan cuma satu-satunya di Jakarta. Dulu ada Kramat Tunggak sudah habis, Gang Boker (Jakarta Timur) juga habis," kata Ridwan, Jumat (12/2/2016). Tempat prostitusi lainnya di Jakarta yang pernah ada dahulu kala adalah Gang Hauber atau Gang Sadar di Petojo, Jakarta Pusat. Sedangkan lokalisasi untuk kalangan elit yang cukup terkenal di zamannya adalah kawasan Suhian yang ada di Palmerah.

Menurut Ridwan, lokalisasi dan praktik prostitusi yang ada di Kalijodo memang sulit untuk dihilangkan. Alasannya sederhana, karena lokalisasi bagi kalangan menengah ke bawah sulit dicari. "Kalau sekarang sih, (lokalisasi) elite ada di mana-mana. Hiburan rakyat bagaimana? Itulah kenapa sudah mengakar sekali (prostitusi di Kalijodo)," tutur Ridwan.

Meski terkenal dengan prostitusinya, tidak berarti semua yang tinggal di Kalijodo adalah pekerja seks komersial (PSK). Warga biasa yang sudah sejak lama di sana pun berbaur dengan mereka yang menjalani kehidupan malam setiap harinya.


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih meramu solusi terbaik bagi warga di sana. Berbagai tawaran mulai disampaikan, seperti unit rumah susun sebagai ganti tempat tinggal mereka di sana hingga pembinaan oleh dinas terkait agar pekerja dunia malam bisa beralih profesi. Sedangkan mereka yang bukan warga DKI Jakarta juga dapat difasilitasi untuk dipulangkan ke daerah asalnya.

Baca Juga:
Kebun Buah Mangunan | Jalan-Jalan Ke Jogja
Gak Usah Lebay Rayakan Hari Valentine | Ratusan Pelajar Gelar Teatrikal Pemberontakan PETA
ICW Tanyakan Misi Luhut | Revisi UU KPK Ditolak, DPR Bisa Beralih Rombak KUH Pidana

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan rumah susun bagi warga Kalijodo yang akan ditertibkan. Selain tawaran pindah ke rumah susun, warga juga diberi pilihan untuk kembali ke daerah asalnya jika memang tak punya KTP Jakarta.

Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi mengatakan, beberapa pilihan yang diajukan sudah disampaikan ke warga dalam sosialisasi yang digelar hari ini di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara.

Pilihan pertama yang diberikan adalah alih profesi. "Nanti kami tampung di Balai Latihan Kerja, kemudian disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang mau menampung," kata Rustam kepada CNN Indonesia, Minggu (14/2).

Bagi yang ingin kembali ke kampung halamannya, Pemprov DKI Jakarta menurut Rustam siap membantu mereka pulang sampai ke rumah.

Sementara bagi yang memiliki KTP DKI Jakarta dan selama ini berdomisili di Kalijodo, maka akan disediakan rumah susun. Menurut Rustam, rusun yang bisa dipakai nantinya adalah Rusun Daan Mogot, Rusun Marunda dan Rusun Cakung.

Diperkirakan ada sekitar 200 kepala keluarga yang nantinya membutuhkan tempat tinggal baru di Rusun. Total saat ini ada sekitar 600 KK di kawasan pelacuran itu. Namun tidak semuanya memiliki tempat tinggal di Kalijodo.


Pemprov DKI Jakarta berencana menertibkan kawasan Kalijodo. Lahan tersebut bakal diubah menjadi ruang terbuka hijau. Menurut Rustam, kawasan tersebut merupakan bantaran sungai yang nota bene adalah tanah milik negara.

Luasnya lebih dari 1,4 hektar yang masuk di kawasan Kota Administratif Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan memberhentikan Wali Kota yang tak berani membongkar kawasan itu. Ahok menyebut, kawasan Kalijodo seharusnya jadi jalur hijau.

Ahok menegaskan, jika warga tak bisa didekati secara persuasif, maka akan langsung diberi surat peringatan pertama hingga ketiga sebelum diberikan surat perintah bongkar.