Kereta Cepat Jakarta Bandung | Kereta Cepat Di Anggap Tidak Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Luky Eko Wuryanto mengatakan, meski masuk sebagai proyek strategis nasional, tetapi dipastikan tidak ada dana APBN ke proyek tersebut.

"Ya enggak (ada dana dari APBN) lah. Kan enggak boleh," kata Luky ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis (28/1/2016) malam.

Akan tetapi, lanjut dia, pemerintah akan memberikan dukungan seperti pembebasan lahan. Khusus KA Cepat Jakarta-Bandung ini, sejumlah pejabat bahkan Wapres Jusuf Kalla memastikan pemerintah tidak akan memberikan jaminan. (baca: Melalui Twitter, Jokowi Komentari Kereta Cepat).

"Kalau soal masalah tanah, misalnya, masa enggak dibantu? Masalah koordinasi tata ruang kan dibantu juga," ucap Luky.

Dia juga mengatakan, masuknya KA Cepat Jakarta-Bandung dalam proyek strategis nasional sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. (baca: KA Cepat Masuk Proyek Strategis Nasional, Pengamat Duga Presiden Dipengaruhi).

"Siapa yang berani menolak orang sudah dimasukin Presiden," kata Luky menjawab alasan mengapa proyek ini masuk dalam daftar.

Selain KA cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung, Perpres tersebut juga memasukkan 11 proyek perkeretaapian lainya ke dalam daftar proyek stategis nasional.

Proyek tersebut yakni Kereta Api Makassar-Parepare, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, Kereta Api Kertapati-Simpang-Tanjung Api-api, Kereta Api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, Kereta Api Purukcahu-Bangkuang, Pembangunan Rel KA Provinsi Kaltim.

Ada juga Proyek Double Track Selatan Jawa, Kereta Api Muara Enim-Tanjung Baai, Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-api, Kereta Api Jambi-Pekanbaru, dan Kereta Api Jambi-Palembang. (baca: Jonan Sangkal Ragukan Aspek Keselamatan Kereta Cepat).

Dalam Perpres tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah bisa memberikan jaminan kepada proyek yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Jaminan itu bisa diberikan tergantung kepada Menteri Keuangan.

Baca Juga : 
Hujan Es Melanda Barat Lereng Gunung Merapi
Pelaku kematian Mirna Segera Terungkap | Perkembangan Kematian Mirna
Harga Minyak Dunia | Naik Turunnya Harga Minyak Dunia


Proyek kereta api cepat (KA) Jakarta-Bandung dinilai tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena hanya mengangkut penumpang. Padahal, Indonesia saat ini tidak hanya membutuhkan angkutan KA penumpang tetapi juga barang guna memangkas biaya logistik.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (29/1).

Ia mengatakan dana pembangunan KA cepat Jakarta-Bandung sepanjang 140,9 kilometer yang mencapai US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 76 triliun itu lebih baik dimanfaatkan untuk mengembangkan angkutan KA yang sudah ada.

"Dana sebesar itu bisa digunakan untuk menambah sekitar 1.000 rangkaian KA penumpang. Tambahan rangkaian KA akan lebih banyak lagi jika dikombinasikan dengan kereta barang untuk angkutan logistik," sebut Bambang.

Menurutnya, setiap rangkaian KA biasa hanya membutuhkan sekitar Rp 75 miliar dengan asumsi harga lokomotif sekitar Rp 35 miliar dan 10 gerbong penumpang masing-masing senilai Rp 4 miliar. Untuk KA barang, harganya lebih murah lagi yakni sekitar Rp 700 juta per gerbong kapasitas 20-40 ton atau Rp 7 miliar per 10 gerbong, sehingga satu rangkaian KA barang hanya membutuhkan Rp 42 miliar.

Pemerintah juga bisa membangun jaringan rel KA sepanjang 10.000 km dengan investasi Rp10 triliun dengan asumsi 1 km rel membutuhkan sekitar Rp 1 miliar.

"Artinya, dengan Rp 76 triliun itu pemerintah sebenarnya bisa membangun banyak jaringan KA di seluruh Indonesia sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh rakyat," kata Bambang, yang juga anggota Badan Anggaran DPR.

Dia menilai proyek KA cepat yang menelan investasi sangat besar dan hanya mengangkut penumpang tidak akan memacu pertumbuhan ekonomi, meskipun pemerintah memasukkannya sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.

"Pemerintah harus berpikir cerdas dan realistis. Jika ingin memangkas biaya logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Presiden Joko Widodo seharusnya mengembangkan KA logistik, bukan membangun kereta cepat di rute yang relatif pendek dan sudah banyak pilihan transportasi ini bukti," tukas Bambang.